Tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center) adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

BANI didirikan pada tahun 1977 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melalui SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 dan dikelola serta diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis.

SK No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977

SK No. SKEP/154/DPH/1977 tanggal 3 Desember 1977

SK No. SKEP/091/DPH/X/1987 tanggal 8 Oktober 1987

BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Bandung, Medan, Denpasar, Palembang, Pontianak dan Jambi.

Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu di mana Majelis Arbitrase harus memberikan putusan. Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Pada saat ini BANI memiliki lebih dari 100 arbiter yang berlatarbelakang dari berbagai profesi baik berkebangsaan Indonesia maupun asing.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip win-win solution, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta-merta (final) dan mengikat (binding), selain sifatnya yang rahasia (confidential), di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan.

 

 

EVENTS

Joint Seminar of BANI and IArbI

ENHANCING REGIONAL ARBITRATION COOPERATION: EMERGING AND CURRENT ISSUES

29 NOVEMBER 2018 | SHANGRI-LA HOTEL, JAKARTA, INDONESIA

The Asia and Pacic region has witnessed growth of disputes settled by arbitration. The construction disputes have increased in a number of jurisdictions while maritime disputes seem on the rise in the coming future. The rise of the disputes has touched a number of issues on the part of arbitration. These include the issues of code of ethics and the enforcement of arbitration disputes.

more

 

EVENTS

The 6th FDI Moot Asia-Pacific Regional Rounds

Seoul, Korea | 21 - 24 August 2018

The Korean Commercial Arbitration Board (KCAB) is holding the 6th FDI Moot Asia-Pacific Regional Rounds with Center for International Legal Studies (CILS) and Seoul National University School of Law.

Increasing international investment, the proliferation of international investment treaties and contracts have contributed to the development of international law that defines obligations between host States and foreign investors and refers to internationalized arbitration procedures for resolving related disputes.

more

 

EVENTS

Public Training: Pemahaman Dasar Arbitrase dan APS

Selasa & Rabu, 3 & 4 July 2018 | Institut Arbiter Indonesia (IArbI)

Sejalan dengan perkembangan globalisasi yang melibatkan para pelaku bisnis menjalankan usahanya secara multinasional dan melintas batas (borderless), penyelesaian sengketa melalui arbitrase semakin meningkat. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa baik domestik maupun internasional.

more